By BERBAGAI DAERAH — Sepanjang awal September 2026, Indonesia dihadapkan pada musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di berbagai provinsi. Dari Sumatera hingga Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi, titik api terus bermunculan dan asap menyelimuti udara yang mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Pada 4 September 2026, kebakaran di kawasan Gunung Semeru dilaporkan meluas hingga masuk ke wilayah Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, dengan luas lahan yang terbakar mencapai ribuan hektare. Helikopter dikerahkan menjatuhkan air guna memadamkan api dari udara, sementara tim darat berjuang mengendalikan titik api di jalur pendakian.
Di Kalimantan Barat, induk beserta anak seekor orang utan harus dievakuasi dari desa yang terancam kebakaran hutan yang meluas hingga ke habitat mereka. Sementara di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya, asap tebal menyelimuti pemukiman warga, meningkatkan kasus gangguan pernapasan, dan menurunkan kualitas udara hingga pada tingkat yang tidak sehat. Berdasarkan data yang dirangkum hingga 7 September 2026, luas lahan gambut dan hutan yang terbakar mencapai 72.008 hektare, dan masih ada 734 titik api yang sedang dalam proses pemadaman. Pihak kepolisian telah memproses 138 orang sebagai tersangka terkait pembakaran hutan dan lahan, serta 8 korporasi masuk dalam penyelidikan hukum.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekesalan dan perintah tegas terkait maraknya kebakaran hutan. “Ini sudah kelewatan!” tegas Presiden saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana secara daring pada 7 September 2026. Presiden meminta daftar nama korporasi yang terbukti terkait karhutla dan mengancam akan mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) mereka tanpa pandang bulu. Menteri Keuangan dan Bappenas pun diperintahkan untuk menambah anggaran mitigasi bencana guna memperkuat pencegahan sekaligus penanganan pasca-kebakaran.
Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana alam, melainkan sering kali merupakan akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Membakar lahan demi membuka kebun memang cepat, namun dampak yang ditimbulkan luar biasa besar: udara rusak, warga sakit, satwa kehilangan rumah, dan kerugian ekonomi yang tak ternilai harganya. Teguran Presiden dan tindakan hukum tegas terhadap pelaku diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak: kekayaan alam kita bukan milik perseorangan untuk dihabisi sesuka hati, melainkan warisan yang harus dijaga demi kelangsungan hidup seluruh bangsa.
