By NEW DELHI – Rangkaian agenda diplomasi tingkat tinggi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, diwarnai oleh aksi simbolis yang sarat akan makna filosofis kelestarian lingkungan hidup. Pada Sabtu sore, 12 September 2026, Presiden RI Prabowo Subianto bersama dengan para pemimpin negara anggota BRICS dan negara mitra lainnya berpartisipasi dalam agenda penanaman pohon Banyan bersama di kawasan taman diplomatik luar ruang. Langkah kolaboratif ini mencerminkan komitmen kolektif negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan krisis iklim global secara nyata.
Pohon Banyan (Ficus benghalensis), yang dikenal memiliki akar gantung yang sangat kokoh dan tajuk daun yang rindang, dipilih secara khusus oleh pihak panitia KTT sebagai lambang ketahanan, pertumbuhan berkelanjutan, serta persatuan yang inklusif antar-bangsa. Bagi Indonesia, keikutsertaan Presiden Prabowo dalam momen ini bukan sekadar menghadiri protokoler seremonial antarbangsa, melainkan penegasan posisi tawar strategis Indonesia di panggung geopolitik Global Selatan (Global South). Melalui simbol penanaman pohon ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan harus berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem alam dan penurunan emisi karbon dunia.
Seusai agenda penanaman pohon tersebut, Presiden Prabowo menghadiri sesi pleno utama yang membahas arsitektur tata kelola ekonomi dan politik global. Di hadapan para pemimpin dunia seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping, Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan pidato yang menyoroti perlunya penguatan solidaritas ekonomi tanpa adanya tekanan unilateral. Beliau menekankan bahwa Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana kerja sama strategis dengan blok ekonomi BRICS harus didasarkan pada asas kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, serta mendukung program hilirisasi industri domestik yang tengah gencar dijalankan oleh pemerintah.
“Negara-negara berkembang tidak boleh lagi sekadar menjadi penyedia bahan baku mentah bagi industri global. Kita memiliki hak berdaulat yang sama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kita sendiri di dalam negeri demi kesejahteraan rakyat. Kekuatan kolektif BRICS harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adil, seimbang, dan tidak mendikte kekuatan ekonomi tertentu,” tegas Presiden Prabowo dalam forum yang disambut positif oleh para delegasi internasional. Pernyataan ini menegaskan visi Indonesia yang ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) melalui kedaulatan industri dan kemitraan strategis yang setara.
Selain isu ekonomi makro, forum internasional ini juga mengeksplorasi pembentukan mekanisme ketahanan pangan berkelanjutan dan transfer teknologi energi hijau antaranegara anggota. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, menawarkan kolaborasi riset pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) berbasis kelapa sawit dan pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) yang melimpah. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) pada pertengahan abad ini.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam KTT BRICS 2026 ini diharapkan mampu membuka keran investasi baru di sektor infrastruktur digital, transportasi massal ramah lingkungan, serta proyek strategis nasional lainnya di tanah air. Melalui diplomasi yang cerdas dan konsisten, posisi Indonesia kian diperhitungkan sebagai salah satu jangkar stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara sekaligus jembatan penghubung aspirasi antara negara berkembang dengan negara maju di kancah internasional.
