By JAKARTA — Untuk pertama kalinya dalam sejarah, posisi utang pemerintah Indonesia resmi menembus ambang Rp10.000 triliun. Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, per akhir 30 Juni 2026, total utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun. Angka tersebut meningkat Rp373,27 triliun atau 3,76 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun. Secara persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), posisi utang tersebut setara 41,26 persen.
Di tengah kekhawatiran yang menyelimuti sebagian kalangan masyarakat menyusul tembusnya angka yang menyentuh angka sepuluh ribu triliun tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru merespons dengan tenang. Ia menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah seberapa besar nominal utangnya, melainkan seberapa besar ukuran perekonomian yang menopangnya. Dengan kata lain, kemampuan negara membayar kewajiban tidak ditentukan oleh angka nominal semata, melainkan oleh rasio utang terhadap PDB.
“Kalau kita melihat keberlanjutan utang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap ukuran ekonominya,” ujar Purbaya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026. “Dan kalau kita lihat kan, masih di bawah 60 persen, jauh,” tambahnya, merujuk pada batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60 persen terhadap PDB. Dengan posisi di angka 41,26 persen, artinya masih tersisa ruang fiskal seluas 18,74 poin persentase sebelum menyentuh batas hukum tertinggi tersebut.
Perbandingan dengan Singapura: Pelajaran Menafsirkan Angka Secara Cermat
Poin yang paling menyita perhatian dari penjelasan Purbaya adalah perbandingannya terhadap negara tetangga, Singapura. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2026, rasio utang pemerintah Singapura terhadap PDB mencapai sekitar 171,9 persen hingga 180 persen — angka yang nyaris empat kali lipat dari rasio utang Indonesia. Namun, Purbaya mengingatkan: tingginya angka rasio belum tentu berarti negara tersebut dalam bahaya. Sebaliknya, angka yang tampak rendah pun harus dipahami dalam konteks pengelolaannya.
“Singapura berapa persentasenya? Singapura 180 persen PDB. Jadi, kita lihat seperti itu,” kata Purbaya. Maksud perbandingan ini bukanlah menyamakan kondisi kedua negara secara mentah, melainkan mengajak publik tidak terjebak menilai kesehatan fiskal hanya dari besarnya angka. Di Singapura, rasio utang yang sangat tinggi itu memiliki penjelasan struktural yang berbeda: sebagian besar utang tersebut tidak digunakan untuk membiayai defisit anggaran, melainkan diterbitkan sebagai instrumen pengembangan pasar keuangan dan investasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga investasi negara seperti GIC, Temasek, dan Otoritas Moneter Singapura. Hasil pengelolaan aset tersebut justru menghasilkan imbal hasil yang melebihi beban bunga utangnya.
Artinya, rasio utang yang tinggi belum tentu berarti negara bangkrut, sebagaimana rasio yang relatif rendah pun belum tentu sepenuhnya tanpa tantangan. Purbaya hendak menegaskan: Indonesia masih berada dalam zona yang aman dan terkendali, karena pertumbuhan utang berjalan beriringan dengan membesarnya ukuran ekonomi nasional. Selama pertambahan PDB terus berjalan dan penerimaan negara dikelola dengan baik, beban utang akan tetap terjaga proporsinya.
Komposisi Utang: Didominasi SBN, Porsi Pinjaman Semakin Kecil
Data DJPPR juga memperlihatkan struktur utang pemerintah yang semakin sehat dan didominasi oleh instrumen dalam negeri. Dari total utang Rp10.293,69 triliun, sebesar Rp8.966,79 triliun atau 87,11 persen berupa Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan porsi pinjaman hanya Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin mengandalkan pasar keuangan domestik sebagai sumber pembiayaan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang rentan terhadap risiko nilai tukar.
Namun, komposisi yang didominasi SBN ini juga menyisakan catatan: beban bunga yang harus dibayar pemerintah setiap tahunnya ikut membesar seiring naiknya suku bunga acuan dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, pemerintah berupaya menjaga agar sisa tenggang waktu jatuh tempo tetap merata dan tidak menumpuk pada satu periode, sehingga arus kas APBN tetap terjaga kelancarannya.
Strategi Pemerintah: Tekan Defisit dan Perkuat Pajak Tanpa Naikkan Tarif
Purbaya tidak berhenti sekadar menyatakan bahwa utang masih aman. Ia juga memaparkan strategi konkret yang sedang dan akan dijalankan pemerintah agar rasio utang tidak terus-menerus naik, melainkan dapat dikendalikan dan perlahan diturunkan. Ada dua pilar utama strategi tersebut:
Pertama, menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Pemerintah berkomitmen untuk tidak membiarkan selisih antara penerimaan dan belanja negara melebar secara tidak terkendali. Semakin kecil defisit, semakin sedikit kebutuhan pemerintah untuk meminjam guna menutupinya.
Kedua, mengefektifkan pengumpulan pajak — tanpa menaikkan tarif pajak. Ini adalah poin yang ditekankan Purbaya secara berulang. “Bukan menaikkan pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” tegasnya. Artinya, yang akan dikejar adalah kepatuhan dan jangkauan pemungutan, bukan membebani masyarakat dengan tarif baru yang lebih tinggi. Dengan penerimaan pajak yang membesar secara efisien, kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan akan semakin mandiri dan kebutuhan untuk berutang pun berkurang seiring waktu.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan memanfaatkan dividen BUMN, termasuk dari pengelolaan investasi Danantara, untuk membantu meringankan beban utang. Purbaya juga optimis bahwa rasio utang per akhir tahun 2026 dapat turun kembali sedikit, seiring dengan membesarnya angka PDB yang menjadi penyebut dalam perhitungan rasio dan terkendalinya tambahan utang baru pada sisa semester kedua tahun ini.
Tantangan yang Tetap Menanti: Beban Bunga dan Tekanan Nilai Tukar
Di balik penegasan bahwa utang masih aman, para pengamat ekonomi mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya usai. Salah satu risiko terbesar datang dari beban bunga utang yang terus naik akibat penyesuaian suku bunga global dan domestik. Setiap persen kenaikan suku bunga acuan berarti puluhan triliun rupiah tambahan biaya bunga yang harus disisihkan dari APBN — dana yang sebetulnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.
Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga ikut membengkakkan nilai utang yang berdenominasi valuta asing. Meskipun porsinya kecil dibanding SBN dalam negeri, kenaikan kurs tetap menambah beban secara kumulatif. Proyeksi beberapa lembaga riset bahkan memperkirakan total utang pemerintah bisa menembus Rp10.600 triliun pada akhir tahun jika Rupiah terus melemah.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan tersebut secara ketat. Selama ekonomi terus tumbuh, penerimaan negara terus membaik, dan defisit dijaga, maka rasio utang akan tetap terkendali meskipun nominalnya bertambah. Kuncinya bukan berhenti berutang sama sekali, melainkan memastikan setiap rupiah utang menghasilkan manfaat jangka panjang yang nilainya melebihi biaya pengembaliannya.
Kesimpulan: Utang Adalah Instrumen, Bukan Ancaman Jika Dikelola Benar
Tembusnya utang pemerintah di angka Rp10.293 triliun memang terdengar mengerikan jika hanya dilihat dari nominalnya. Namun, jika diletakkan dalam kerangka rasio terhadap PDB dan dibandingkan dengan batas hukum serta negara-negara lain di dunia, posisi utang Indonesia masih berada dalam zona yang wajar dan terkendali. Perbandingan dengan Singapura yang rasio utangnya empat kali lipat lebih tinggi mengajarkan satu hal penting: tidak ada satu angka mutlak yang menentukan aman atau tidaknya utang suatu negara. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar pertumbuhan ekonominya, seberapa sehat penerimaan negaranya, dan seberapa cermat utang tersebut dikelola dan dialokasikan.
Purbaya mengajak masyarakat untuk tidak panik melihat angka sepuluh ribu triliun, melainkan melihat gambaran utuhnya. Dengan rasio 41,26 persen terhadap PDB, masih jauh dari batas hukum 60 persen. Dengan strategi menekan defisit dan memperkuat pajak tanpa menaikkan tarif, pemerintah berupaya perlahan menurunkan beban utang ke depannya. Tentu saja, keberhasilan strategi ini tak lepas dari dukungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif. Selama perekonomian terus tumbuh lebih cepat daripada pertambahan utangnya, maka beban utang tersebut akan semakin ringan dipikul oleh generasi mendatang.
